JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, memberikan perhatian serius terhadap pengadaan kendaraan niaga senilai Rp24,66 triliun yang melibatkan produsen otomotif asal India untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Pengadaan besar ini, menurut Evita, akan mempengaruhi struktur industri otomotif nasional, khususnya terkait kapasitas produksi dan penguatan sektor manufaktur dalam negeri.
Evita menyatakan bahwa pengadaan kendaraan dalam jumlah yang sangat besar ini, yang dijalankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara, memiliki dampak yang tidak hanya terbatas pada sektor logistik desa, tetapi juga pada industri otomotif domestik.
“Ini pengadaan dalam skala sangat besar. Dampaknya bukan hanya pada logistik desa, tetapi juga terhadap struktur industri otomotif nasional,” jelas Evita.
Dalam konteks ini, Evita juga mendukung pernyataan Kementerian Perindustrian yang menyebutkan bahwa industri otomotif dalam negeri memiliki kapasitas produksi kendaraan pikap yang dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, dengan angka kapasitas produksi tahunan mencapai sekitar satu juta unit.
Memperkuat Industri Dalam Negeri Melalui Pengadaan Pemerintah
Evita menegaskan bahwa pengadaan pemerintah, terutama yang dilakukan dalam skala besar seperti ini, harus menjadi instrumen yang efektif untuk memperkuat industri dalam negeri.
Terlebih lagi, kapasitas produksi nasional Indonesia dalam sektor otomotif terbukti mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan kendaraan niaga.
“Kapasitas produksi nasional sangat memadai. Ini menunjukkan bahwa industri otomotif nasional sebenarnya sudah mampu memenuhi kebutuhan kendaraan niaga, khususnya tipe penggerak dua roda atau 4x2,” ujar Evita.
Namun, Evita juga menyoroti beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam pengadaan kendaraan ini. Salah satunya adalah transparansi dan rasionalisasi spesifikasi teknis kendaraan yang akan dibeli.
Jika pengadaan diarahkan pada kendaraan tipe penggerak empat roda (4x4), perlu ada kajian dan pemetaan yang lebih mendalam mengenai kebutuhan spesifik wilayah. Sebab, tidak semua daerah di Indonesia membutuhkan kendaraan tipe 4x4 untuk mendukung distribusi logistik desa.
Pertimbangan Kebutuhan dan Efisiensi Anggaran
Menurut Evita, sebagian besar wilayah desa di Indonesia masih dapat dilayani dengan kendaraan 4x2 yang diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu, dia mengingatkan bahwa keputusan mengenai spesifikasi kendaraan harus mempertimbangkan efisiensi anggaran dan kelayakan operasional koperasi. Kendaraan 4x4 memiliki harga pembelian dan biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan 4x2.
“Jika memang ada wilayah dengan kondisi geografis ekstrem yang membutuhkan kendaraan 4x4, itu harus dipetakan secara spesifik. Tidak bisa digeneralisasi. Harus ada kajian kebutuhan berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” jelas Evita.
Dengan demikian, dia menekankan pentingnya pendekatan berbasis data yang akurat dan kondisi riil di lapangan untuk menentukan kebutuhan kendaraan yang tepat.
Evita juga mengingatkan bahwa kendaraan 4x4 memiliki biaya operasional yang lebih tinggi, dan hal ini harus menjadi pertimbangan utama dalam menjaga keberlanjutan operasional koperasi.
Oleh karena itu, rasionalisasi spesifikasi kendaraan dalam pengadaan ini sangat diperlukan agar anggaran pemerintah dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
Menegakkan Regulasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
Evita turut mengingatkan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, pengadaan kendaraan oleh pemerintah harus mengutamakan produk dalam negeri dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 25 persen, atau kombinasi TKDN dan bobot manfaat perusahaan minimal 40 persen.
Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa impor hanya bisa dilakukan apabila produk dalam negeri tidak tersedia atau jumlahnya tidak mencukupi. Oleh karena itu, jika pemerintah berencana mengimpor kendaraan, alasan ketidaktersediaan produk dalam negeri harus dijelaskan secara objektif dan berbasis pada data yang akurat.
“Argumentasi ketidaktersediaan harus dijelaskan secara objektif. Jangan sampai spesifikasi teknis yang ditentukan justru membuat produk dalam negeri dianggap tidak tersedia,” ujar Evita.
Evita menambahkan bahwa penguatan industri dalam negeri melalui pengadaan ini sejalan dengan strategi industrialisasi nasional yang telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pengadaan kendaraan niaga sebesar ini diharapkan dapat memperkuat sektor manufaktur nasional dan mendorong substitusi impor, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia secara keseluruhan.
Pentingnya Mengoptimalkan Potensi Industri Otomotif Lokal
Pengadaan kendaraan niaga dalam skala besar ini, meskipun menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sektor logistik desa, juga harus dilihat sebagai kesempatan untuk memaksimalkan potensi industri otomotif dalam negeri.
Indonesia memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kendaraan niaga di dalam negeri, dan pengadaan pemerintah yang dilakukan dengan bijak dapat mempercepat perkembangan industri ini.
Dengan mengikuti regulasi yang ada dan memperhatikan rasionalisasi spesifikasi kendaraan yang dibutuhkan, pengadaan kendaraan ini bisa menjadi titik balik bagi industri otomotif nasional.
Terlebih lagi, keputusan pemerintah untuk mengutamakan produk dalam negeri dalam pengadaan ini akan menjadi langkah penting dalam upaya mewujudkan kemandirian industri Indonesia.